Konsolidasi bank BUMN menyeluruh

14 Maret 2008
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Untuk meningkatkan nilai saham bank BUMN seharusnya Meneg BUMN tidak melepaskan konsolidasi pada setiap� bank, namun perlu membuat cetak biru secara keseluruhan. Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank, mengatakan dari empat bank BUMN, kinerja PT Bank Negara Indonesia Tbk� belum seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk� dan PT Bank Mandiri Tbk. "Terdapat perbedaan masalah [di antara bank� BUMN], obligasi rekapitalisasi BNI sangat mepet tidak seperti Bank Mandiri. Lihat saja alasan Meneg BUMN ketika pergantian direksi BNI, salah satu karena harga sahamnya tidak naik. Nah, sekarang sudah diganti kok sahamnya malah jeblok. Bagaimana nih?" ujarnya pekan ini. Dia menambahkan salah satu cara untuk menaikkan nilai saham BNI dengan meminta untuk mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN). Opsi itu, lanjutnya, bukan milik BRI atau Bank Mandiri karena nilai dua bank itu sudah tinggi. Menurut Eko, sekarang ini yang sangat dimanjakan adalah investor BRI, bukan nasabah bank. Jika BTN diakuisisi oleh BRI, jelasnya, nilai bank dengan fokus UKM itu terus meningkat. Sementara itu, bagi BNI tetap akan berat untuk menaikkan nilai sahamnya. "Nah, kalau BTN diakuisisi BRI maka nilai BRI akan terus meningkat. Sementara BNI masih berat mendongkrak nilai sahamnya. Pemerintah harus memikirkan secara menyeluruh dan tidak hanya berpikir sesaat saja," jelasnya. Meski begitu, jelas Eko, konsolidasi BNI dan BTN akan menimbulkan kontroversi karena para pemangku kepentingan BTN lebih nyaman IPO atau pahitnya lebih cocok ke BRI. "BRI akan seperti mendapatkan durian runtuh karena asetnya langsung melonjak menjadi bank No. 2 terbesar setelah Bank Mandiri, sedangkan BNI hanya akan tumbuh secara organik yang makin membuat bank ini tertinggal dari pesaingnya." Sampai saat ini, pemerintah belum mengeluarkan rencana konsolidasi bank-bank BUMN terkait dengan kebijakan single presence policy Bank Indonesia. Bank sentral memberikan batas kelonggaran sampai dengan 2010 bagi pemegang saham untuk mematuhi aturan itu.

BI: Perbankan masih aman

14 Maret 2008
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Bank Indonesia (BI) memastikan industri perbankan dalam negeri dalam kondisi baik, kendati saat ini sejumlah lembaga keuangan dunia terancam bangkrut akibat resesi perekonomian Amerika Serikat. "Semua masih baik saja dari segi keuangan [baik perbankan maupun lembaga keuangan]," kata Deputi Senior BI Miranda Goeltom menjawab kekhawatiran salah satu audiens dalam diskusi buku Essays In Macroeconomics Policy: Indonesian Experience karya Miranda S. Goeltom di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan indikator perbankan Indonesia masih positif, hal itu dikarenakan kasus kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tahun lalu hanya 4,8%, sedangkan penyaluran kredit mencapai 24%. Menurut dia, pengetatan regulasi perbankan yang selama ini dinilai sejumlah kalangan mengekang pertumbuhan industri perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi seperti saat ini. "Kebijakan pasar bebas bukan berarti membiarkan pasar bebas berkompetisi. Paradigma semakin ketat regulasi, semakin membatasi kompetisi adalah salah. Regulasi tetap diperlukan, terutama untuk pengamanan," paparnya.

Perbankan dalam negeri masih jadi andalan

14 Maret 2008
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Fasilitas pendanaan yang belum ditarik multifinance nasional hingga November 2007 mencapai Rp65,9 triliun dengan porsi terbesar bersumber dari perbankan dalam negeri senilai Rp51,4 triliun. Data Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK pada bagian rekening administratif menunjukkan fasilitas pinjaman, baik rupiah maupun valas, yang belum ditarik sampai November 2007 mencapai Rp65,9 triliun Dana tersebut terdiri dari sumber dana dalam negeri Rp57,08 triliun dan sumber dana luar negeri Rp8,84 triliun. Sumber dana luar negeri yang belum ditarik berupa pinjaman asing (offshore loan) porsi terbesar dari nonbank yaitu Rp5,19 triliun, sedangkan fasilitas pinjaman perbankan hanya mencapai Rp3,65 triliun. Perusahaan swasta nasional merupakan unit usaha yang memiliki jumlah pinjaman yang belum ditarik terbesar mencapai Rp37,52 triliun dengan komposisi pinjaman dalam negeri Rp35,09 triliun dan pinjaman asing Rp2,43. Perusahaan patungan (joint venture) memiliki total pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp28,17 triliun dengan komposisi pinjaman dalam negeri Rp21,7 triliun dan pinjaman luar negeri Rp6,4 triliun.

Komite Teknis Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrinal Sinaga mengatakan sisa fasilitas pembiayaan industri multifinance Rp65,9 triliun terbilang relatif kecil jika dibagi dengan kapasitas dan kebutuhan pembiayaan industri yang mencapai 214 perusahaan. Menurut dia, fasilitas pendanaan multifinance didapatkan melalui berbagai sumber, salah satunya yang paling besar adalah melalui mekanisme joint financing dan channeling dari perbankan ataupun sumber lain. Selain itu, ada juga menggunakan obligasi. "Kalau sisa fasilitas pendanaan yang masih tersisa terbesar pada perbankan itu wajar karena kebutuhan pembiayaan paling besar adalah untuk pembiayaan konsumen yang mengandalkan sumber dari perbankan," katanya saat dihubungi Bisnis. Efrinal menjelaskan� multifinance setiap bulan mencatat ratusan booking pembiayaan yang nilainya cukup besar baik untuk sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan anjak piutang.

Sehingga, katanya, kebutuhan fasilitas pendanaan bagi perusahaan pembiayaan itu juga sangat tinggi dan harus tersedia sumber pendanaan yang siap digunakan kapan saja secara lebih leluasa. Dia menambahkan fasilitas pendanaan yang direncanakan industri multifinance harus lebih besar dari pembiayaan yang ditargetkan setiap tahunnya agar kegiatan pembiayaan berjalan lancar. Sebelumnya diberitakan perbankan telah menurunkan bunga pinjaman kepada usaha pembiayaan di level 10%-12% menyusul semakin rendahnya suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) di level 8%. Ketua APPI Wiwie Kurnia mengatakan pihak perbankan kini secara bertahap menurunkan bunga pinjaman kepada usaha pembiayaan. Dia mengatakan perbankan masih menjadi sumber dana yang paling dominan dibandingkan dengan mekanisme lainnya seperti penerbitan obligasi. Statistik Bank Indonesia menyebutkan pinjaman usaha pembiayaan pada perbankan selama 2007 mencapai Rp36,69 triliun atau meningkat 24,66% dari Rp29,43 triliun pada 2006.

Wewenang industri

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Freddy R Saragih mengatakan fasilitas pinjaman itu sepenuhnya merupakan kewenangan industri multifinance untuk mendukung kegiatan usahanya.Setiap perusahaan memiliki rencana pembiayaan dan fasilitas pinjaman sebagai sumber dananya baik dari perbankan ataupun sumber dana lain. Untuk penggunaan fasilitas pinjaman itu disesuaikan dengan permintaan pembiayaan itu sendiri. "Saat ini, untuk sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan, porsi terbesar masih mengandalkan dari perbankan dalam negeri, terutama untuk pembiayaan konsumen dan leasing yang transaksinya paling besar," kata Freddy.

Tiga Bank Biayai Jalan Lingkar Bogor

Jumat, 14 Maret 2008 | 15:38 WIB
Kompas.com

JAKARTA, JUMAT - Bank Mandiri, BNI dan BRI mendukung pembiayaan bersama pembangunan jalan tol Lingkar Bogor (Bogor Ring Road) sepanjang 11 kilometer yang dibangun PT.Jasa Marga Tbk dengan nilai investasi termasuk tanah Rp1,6 triliun. Direktur Bank Mandiri, Riswinandi di Bogor dalam keterangan pers Jumat (14/3), seperti dikutip dari Antara, menyatakan, dari investasi senilai Rp1,6 triliun itu sekitar 70 persen atau senilai Rp1,13 triliun pembangunan jlan tol Bogor Ring Road dibiayai oleh ketiga bank BUMN itu.Bank Mandiri sendiri mengeluarkan dana sebesar Rp450,68 miliar, BNI sebanyak Rp394,35 miiar dan Bank BRI senilai Rp281,68 miliar, sedangkan dari Jasa Marga sebanyak Rp480 miliar, katanya.Riswinandi mengatakan, Bank Mandiri dalam hal ini telah membiayai 12 proyek jalan tol dengan total nilai proyek mencapai Rp21,75 triliun dan porsi pembiayaan Bank Mandiri mencapai Rp10,30 triliun untuk proyek jalan Tol Trans Jaya maupun Tol Non-Trans Java. Hal ini telah menjadi komitmen perseroan untuk senantiasa mendukung proyek infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol di Indonesia, katanya.

Menurut dia, Bank Mandiri sebagai lead manager dalam proyek ini telah mengambil porsi sebesar 40 persen dan akan terus mendukung proyek-proyek pengembangan infrastruktur sesuai program pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek bisnis yang menguntungkan. Ia mengatakan, Jalan Tol Bogor Ring Road rencananya akan dibangun antara Sentul Selatan sampai dengan Dermaga sepanjang 11 km yang terdiri atas tiga seksi, namun Jasa Marga mengusulkan untuk membangun jalan tersebut yang terdiri dari dua seksi.Karena volume lalu lintas antara Yasmin-Dermaga sangat padat, sedangkan kondisi lapangan sepanjang koridor jalan sudah sangat padat mengharus dibangunnya kontruksi elevated yang membutuhkan biaya konstruksi tinggi, ucapnya.

Bank Cemaskan Prospek Industri

13 Maret 2008
Indo Pos

SURABAYA - Prospek industri sektor riil masih dikhawatirkan oleh para banker. Karena itu, bank memilih mengoreksi target pertumbuhan kredit. Apalagi, pertumbuhan industri sektor riil tahun ini diperkirakan menurun.Senior Economist BNI Ryan Kiryanto menyatakan, saat ini perbankan masih wait and see terhadap perkembangan perkonomian. Terutama setelah harga minyak dunia melampaui USD 100 per barel. Sebab ini akan berpengaruh terhadap kinerja sektor riil yang ujungnya berimbas pada kemampuan dunia usaha dalam membayar kredit."Bank follows industry. Jika industri turun, ruang ekspansi perbankan akan terbatas," sebutnya kemarin (12/3). Di tengah gejolak perekonomian, menurut dia, pertumbuhan pengucuran kredit tahun ini diprediksi mencapai 18-28 persen dari tahun lalu. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target awal 22-26 persen. Menurut Ryan, penurunan target pengucuran kredit itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu belum kondusifnya dunia usaha akibat belum pesatnya sektor riil akibat realisasi persetujuan investasi BKPM belum optimal. Itu terlihat dari realisasi proyek dari 2002-2007 yaitu PMDN rata-rata 25 persen dan PMA sebesar 40 persen. "Tingkat risiko dunia usaha dan struktur pendanaan masih tinggi," jelas Ryan. Kendala kredit lainnya karena suku bunga relatif tinggi sehingga penyerapan kredit dunia usaha rendah. Hingga akhir Juni 2007, undisbursed loan perbankan mencapai Rp 127 triliun. Merosotnya pengajuan kredit juga akibat perusahan mencari pembiayaan alternatif luar negeri, sumber keuangan sendiri (self financing), atau menerbitkan obligasi.

Faktor lainnya akibat kurang tersedianya infrastruktur perbankan. Terutama ketersediaan informasi yang lengkap dan up to date terhadap sektor ekonomi dan industri yang prospektif dibiayai. "Contohnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikatakan sunset padahal tidak semuanya lesu. Faktanya, sektor itu memberi kontribusi terbesar terhadap ekspor," terangnya. Dia menyebut, perbankan perlu mengevaluasi prospek industri case by case agar memahami kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, perlu campur tangan pemerintah untuk mendorong agar suatu industri semakin tumbuh karena pembiyaan perbankan akan diarahkan kepada sektor-sektor yang dinilai prospektif. Dalam menghadapi penurunan industri, lanjut dia, perbankan perlu menggenjot fee based income. Meskipun demikian, pengucuran kredit harus tetap tumbuh. Selain itu, bank juga harus berinovasi, salah satunya dengan meningkatkan pembiyaan kredit ekspor karena kinerja ekspor yang naik signifikan. Perbankan juga harus melakukan efisiensi biaya operasionalnya. "Jika tidak, kinerja perbankan akan pas-pasan saja," katanya. (ina/fan)

Bank Diminta Aktif Tawarkan Pembiayaan kepada Petani

12 Maret 2008
Republika

Jakarta-RoL -- Pola akses pembiayaan sektor pertanian saat ini yang mengharuskan petani mengajukan permohonan kredit ke bank dinilai tidak akan mampu menjangkau kalangan petani mendapatkan permodalan.

"Semestinya perbankan yang aktif mendatangi petani untuk menawarkan kredit modal usaha sehingga petani bisa dengan mudah mengaksesnya," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian, Djoko Said Damardjati di Jakarta, Rabu (12/3).

Dengan pola pembiayaan yang berlaku saat ini, tambah Djoko Said, tidak heran di kalangan petani akhirnya menggantungkan pinjaman kredit usaha pada rentenir meskipun menerapkan bunga tinggi.

Rentenir lebih aktif dan gencar menawarkan modal usaha ke petani meskipun dengan bunga tinggi tapi tetap diminati karena mudah diakses dan tidak memerlukan persyaratan yang berbelit-belit.

"Pola seperti ini seharusnya yang dicontoh perbankan. Di Malaysia petani justru yang didatangi perbankan untuk menawarkan kredit," katanya.

Menurut Djoko, jika pola pembiayaan masih seperti saat ini maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sulit dilakukan karena pendapatan yang mereka peroleh setiap kali panen habis untuk membayar pinjaman modal pada rentenir.

Hal senada dinyatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Departemen Pertanian, Kaman Nainggolan bahwa kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan tingkat kemiskinan harus mengupayakan akses permodalan masuk ke pedesaan.

Ketika musim tanam, tambahnya, petani banyak memerlukan modal usaha baik untuk pengadaan benih, pupuk maupun obat-obatan dan hal itu sulit mereka dapatkan dari perbankan sebaliknya justru dengan mudah melalui rentenir.

"Oleh karena itu akses permodalan agar masuk ke pedesaan," kata Sekjen Dewan Ketahanan Pangan itu. antara

BI Belum Lihat Dampak Suprime Mortgage ke Perbankan RI

12 Maret 2008

detikfinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) melihat dampak krisis suprime mortgage secara kapital belum mempengaruhi terhadap perbankan nasional karena sinyal-sinyal perbankan nasional masih cukup bagus.

"Secara capital, Bank Indonesia tidak melihat bahwa dampak suprime mortgage menyebabkan bank-bank di Indonesia menjadi buruk kondisinya. Sampai sekarang NPL 4,8%, CAR 19,3%, pertumbuhan kredit 24%, NIM masih tinggi ia menilainya masih oke dari sisi capital masih oke, tapi dari sisi trade channel itu berbahaya," kata deputi gubernur senior BI Miranda Goeltom di Gedung BPPT, Selasa (11/3/2008).

Justru menurut Miranda dampak pada perdagangan atau trade channel yang perlu diperhatikan. Sehingga apabila terjadi pengurangan permintaan ekspor dari AS akan berdampak pada pertumbuhan ekspor dan berlanjut pada tenagakerja, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Sekarang ini kata Miranda, tanda-tanda itu mulai nyata karena AS telah menurunkan pertumbuhannya dari 2,2 % menjadi 1,5% bahkan sampai 1,3%.

"Apakah dampaknya terhadap Indonesia, apabila AS mengurangi permintaannya terhadap China maka Indonesia akan kena. karena permintaan China terhadap barang input dari Indonesia turun," ujarnya.

Ia mencontohkan misalnya AS mengurangi permintaan elektronik ke Malaysia maka akan berdampak penurunan ekspor sparepart elektronik dari Indonesia ke Malaysia.

"Pertumbuhan ekspor elektronik Malaysia diperkirakan akan turun dari 27% menjadi 14% pada tahun ini," katanya.

Namun ia mengatakan apabila AS mengalami kejatuhan ekonomi maka dari kacamata perdagangan langsung mungkin tidak akan terpengaruh.

"Kalau direct trade kita tidak melihat akan berdampak langsung bagi Indonesia, tapi kalau indirect trade hampir pasti kita akan kena," kata Miranda beralasan.

Menurutnya secara teoritis segala macam yang terjadi dalam perkembangan di dunia ini mempunyai dampak bagi Indonesia.

Terutama terkait kenaikan harga komoditi dunia, yang sekarang ini terus naik, akan terasa bagi negara-negara miskin.

"Hampir 95% pendapatan masyarakat Indonesia dipakai buat makanan dengan US$ 1.930 per kapita. Dampaknya akan berbeda dengan kenaikan komoditi pangan di negara seperti AS yang 15% dari pendapatannya dipakai untuk makanan," katanya.

Murabahah dominasi pembiayaan syariahB

10 Maret 2008
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Skema penyaluran perbankan syariah didominasi oleh piutang murabahah sepanjang tahun lalu menyusul tingginya minat masyarakat. Presdir Karim Consulting Adiwarman Karim mengatakan pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum. Selain itu, masyarakat memilih produk itu karena memberikan kenyamanan saat bertransaksi. "Perbankan syariah masih pada tahap awal, sehingga masyarakat masih mencari produk yang hampir mirip dengan konvensional. Piutang murabahah juga dibayar setiap bulan melalui cicilan," ujarnya saat dihubungi Bisnis di Jakarta, pekan lalu. Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil.

Data Bank Indonesia menyebutkan murabahah sepanjang tahun lalu mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai Rp16,55 triliun atau 59,24% dari total pembiayaan 2007 Rp27,94 triliun. Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yaitu sebesar Rp5,6 triliun atau 19,96% serta pembiayaan musyarakah (penyertaan) yaitu Rp4,40 triliun atau 15,77%. Produk pembiayaan yang relatif kecil adalah piutang istishna yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan konstruksi dan barang manufaktur. BI mencatat sepanjang tahun lalu hanya mencapai Rp350 miliar atau sekitar 1,26%. Sementara itu, untuk produk piutang salam, perbankan syariah tidak melakukan pembiayaan sama sekali. Menurut Adiwarman, produk itu biasanya dilakukan untuk pembiayaan di sektor pertanian. "Secara umum, bank konvensional juga masih relatif kecil di sektor pertanian. Di perbankan syariah masih belum ada yang membiayai hasil pertanian, atau tanaman yang belum siap dipanen," tandasnya.

Perlu edukasi

Adiwarman menuturkan kondisi di Indonesia jauh berbeda dengan Malaysia terkait dengan aktivitas perbankan syariah. Menurut dia, hampir 100% transaksi pembiayaan syariah menggunakan piutang murabahah. Hal tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk menggenjot aset perbankan syariah di negeri tersebut. Untuk Indonesia, ungkapnya, industri masih memberikan edukasi lebih dulu kepada masyarakat dalam produk-produk bank syariah. Sebelumnya, BI menyatakan akan memberikan insentif kepada bank syariah guna mendorong percepatan proses akselerasi mencapai pertumbuhan aset 5% dari total aset perbankan pada tahun ini. Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad mengatakan insentif tersebut akan dipersiapkan otoritas moneter. "Apa dan bagaimana bentuk insentifnya, masih dikaji." Dia menjelaskan pemberian insentif itu sejalan dengan dukungan bank sentral terhadap pengembangan perbankan syariah di Tanah Air. Selain soal insentif, dia juga menyinggung mengenai produk perbankan syariah yang masih minim sehingga tidak sejalan dengan tingginya permintaan pangsa perbankan syariah yang pesat. (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

Perbankan perlu ubah paradigma NIM ke fee based income

4 Maret 2008

Bisnis.com

JAKARTA: Industri perbankan dalam negeri sudah waktunya mengubah paradigma pendapatan dari bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi pemasukan yang didapat dari layanan jasa atau fee base income. Pasalnya sejumlah korporasi publik saat ini sudah mulai giat membidik pembiayaan dari penerbitan obligasi. Hal itu jika tidak disikapi dalam lima tahun ke depan pendapatan dari kredit perbankan bakal tergerus. Kepala Ekonom BNI A. Tony Prasetiantono mengatakan perbankan luar negeri sudah memposisikan fee base income sebagai pendapatan utama dan NIM merupakan minoritas pemasukan. "Porsi fee base income bank luar negeri bisa sampai 80%-90%, tapi di kita baru 13%. Itu rata-rata nasional, nah ini yang harus dirubah," ujarnya dalam diskusi perbankan dan monoter Indonesia di Jakarta, hari ini. Menurut dia, masih tingginya NIM dalam mendongkrak pemasukan bank dalam negeri karena belum maksimalnya terobosan produk layanan jasa keuangan seperti ATM, pembayaran elektronik dan lainnya. Selain itu, lanjutnya, budaya di Indonesia selama ini penarikan uang di ATM tidak biasa dikenakan biaya. Padahal bank memberikan fasilitas tersebut mengeluarkan biaya investasi. "Kalau di luar negeri meski bank sendiri [bank pemilik ATM] tetap kena cash, tapi di kita belum biasa. Bisa-bisa bank lari ke bank lain yang tak kena biaya," ujarnya. Namun, lanjutnya industri perbankan bisa mulai melirik sektor lain yang bisa mendatangkan pemasukan baru bagi perusahaan, karena kalau tetap dipertahankan pendapatan bank bisa tergerus karena sejumlah korporasi saat ini banyak yang memilih pembiayaan obligasi. (dj)

Peringkat 11 Bank Dalam Negeri Naik

Sabtu, 23 Februari 2008
Republika

Lembaga pemeringkat efek, Fitch Ratings, menaikkan peringkat jangka panjang mata uang asing Issuer Default Ratings (IDR) dari 11 bank di Indonesia dari BB- (BB minus) ke BB. Demikian pula peringkat jangka panjang mata uang lokal IDR dari PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank NISP, dan PT Bank UOB Buana, yang juga naik ke posisi BB.

Selain itu, prospek dari peringkat-peringkat tersebut direvisi ke stabil dari positif. Kenaikan peringkat dan prospek tersebut mengikuti kenaikan peringkat jangka panjang negara Indonesia dari BB- ke BB, dan perubahan prospek ke stabil dari positif. Sementara peringkat individual, peringkat jangka pendek, dan peringkat nasional dari bank-bank tersebut tidak berubah.

"Selain kenaikan peringkat Indonesia, kenaikan peringkat jangka panjang IDR dari bank-bank tersebut mencerminkan perbaikan di sisi keuangan dari tahun lalu. Dengan begitu ekspektasi kondisi perbankan di Indonesia akan tetap mendukung kualitas kredit yang baik, ke depan" kata Tan Lai Peng, direktur Fitch, dalam rilisnya, Jum'at (22/2).

Fitch juga menaikkan peringkat dukungan beberapa bank BUMN dan swasta dengan resiko sistemik dari 4 menjadi 3. Bank-bank yang mendapatkan kenaikan itu antara lain, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Danamon Tbk. Batas bawah peringkat dukungan dari bank-bank ini dinaikkan ke BB-, dari sebelumnya B+, serta B untuk merefleksikan kemampuan keuangan negara yang lebih kuat dalam memberikan dukungan. Pada saat sama, peringkat dukungan untuk PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, PT Bank Lippo Tbk, dan PT Bank Pan Indonesia Tbk juga dinaikkan ke posisi 3 dari sebelumnya, 4

Kredit Bank Asing Masih Rendah

Sabtu, 23 Februari 2008
Republika

JAKARTA -- Bank Indonesia menilai pertumbuhan kredit kelompok bank asing masih rendah. Pertumbuhan kredit perbankan asing itu rata-rata masih di bawah pertumbuhan penyaluran kredit bank-bank lokal.

Berdasarkan data BI, kredit bank asing pada akhir 2007 tercatat sebesar Rp 83,856 triliun. Angka itu hanya naik 14,5 persen dari pencapaian kredit bank asing tahun lalu, Rp 73,230 triliun. Padahal, pertumbuhan kredit di dalam industri perbankan sendiri hampir mencapai 26 persen.

" Kredit bank asing itu hanya naik sekitar 14 persen. Karena itulah kami mempertanyakan mengapa hal itu terjadi," kata Direktur Pengaturan dan Penelitian BI, Halim Alamsyah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/2). Halim menambahkan kredit bank swasta sendiri naik rata-rata 28 persen tahun lalu, sementara bank-bank BUMN mencapai kenaikan sebesar 24 persen.

Meskipun demikian, menurut Halim, BI tidak akan memberi disinsentif kepada bank asing. Pasalnya, menurut dia, bank sentral tidak dapat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap para pelaku industri perbankan. Namun demikian, BI dapat saja meningkatkan pengawasan atas bank-bank tersebut.

"Kita hanya akan menilai dalam konteks yang istilahnya pendekatan pengawasan (supervisory approach)," ujar dia. Jika ternyata pemberian kredit bank asing lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan treasurinya dalam penjualan valas, Halim mengatakan, tentu BI perlu memeriksa kembali hal itu.

Sementara itu pencapaian laba (setelah taksiran pajak) industri perbankan tanah air pada tahun lalu ditengarai masih didorong tingginya pendapatan bunga bersih perbankan. Pencapaian laba perbankan tahun ini kembali didominasi kelompok bank BUMN, yang menyumbangkan laba hingga 38 persen dari total laba industri.

Berdasarkan data Statistik Perbankan 2007 yang dirilis Bank Indonesia (BI), laba industri perbankan akhir tahun lalu mencapai Rp 35,01 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 23,57 persen dari 2006 yang mencatatkan angka sebesar Rp 28,33 triliun. Kinerja laba industri perbankan itu tak terlepas dari kontribusi laba kelompok bank BUMN yang tumbuh 38 persen sepanjang 2007, yang jumlahnya mencapai Rp 13,33 triilun.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendapatan bunga masih menjadi faktor utama pendorong laba bank-bank pelat merah, yang tahun lalu membukukan Rp 65,677 triliun.

7 Bank Terkait Kartu Kredit Palsu Diperiksa Polisi

7 Bank Terkait Kartu Kredit Palsu Diperiksa Polisi
Indra Subagja - detikcom
05/02/08

Jakarta - Penyelidikan kasus kredit palsu terus dilakukan. 7 Bank pun kini tengah dimintai keterangan untuk melengkapi data-data.
"Kita ingin mengetahui potensi kerugian," kata Kanit III Narkoba Polri Kombes Pol M Hasan Amrozi saat dihubungi per telpon, Rabu (5/3/2007).
Adapun bank-bank yang tengah diperiksa yakni Citibank, Niaga, Standard Chartered, HSBC.
"Dan untuk 3 bank lainnya dari BII, ANZ, dan ABN AMRO dimintai keterangan besok," tambah M Hasan.
Polisi kini mengendus jaringan lain yang diduga ikut bermain dalam kejahatan ini. "Kita masih selidiki," tambahnya.
Dalam kejahatan ini ada 2 kelompok yakni jaringan Kawi dan jaringan Erwin. Mereka mendapatkan data-data kartu kredit dari tersangka oknum Bank BII yakni Kepala Bagian Data Aries Satyo Budi, Bagian Otorisasi Kardiman, dan dari bagian Risk Management Deni Hamdani.

Dalam kasus ini telah ditangkap Direktur PT Startec Adi Laksono yang merupakan penyedia sistem jaringan untuk BII. Pun Hendra, Iwan (DPO), Ade, Ansori, serta Ahpriadi yang merupakan petugas honorer di bagian data Bank Mandiri.
Mereka telah mencuri data dan menjualnya. Untuk 1 data dijual Rp 300-500 ribu. Para tersangka jaringan Erwin yakni Arco, Jerry, Terry, serta Usman biasanya menjual eceran ke orang-orang terdekat seharga Rp 1 juta per kartu.
Mereka mencetak kartu dan memalsukan logo dari bank-bank nasional hingga bank asing. Kejahatan ini merupakan yang terbesar, karena pengambilan data langsung dari pusat data.
Jaringan Erwin saja sudah tercatat mencetak kartu kredit palsu sejak 2002-2005. Sudah ada 10 ribu kartu yang dibuat, meski ada juga yang gagal dalam transaksi.
Tersangka utama pengendali jaringan Erwin yakni Simon adalah warga Malaysia. "Kita juga sudah mengirimkan red notice ke interpol," imbuh Amrozi.
Informasi menyebutkan, ditengarai setiap bank yang memiliki kartu kredit, datanya telah dipalsukan. Mengingat dalam setiap transaksi terekam data dari bank berbeda.
"Kita mendapatkan misalnya kartunya Bank A, namun ternyata nomornya milik Bank B," ujar seorang penyidik.
Ini dimungkinkan karena kartu kredit di Indonesia yang masih belum menggunakan chip, tetapi menggunakan sistem stripe.
"Ini juga melibatkan jaringan internasional yang besar, buktinya kita mendapatkan data ada bank dari Timur Tengah yang dipalsukan," jelas penyidik itu.
Warga asing pun dimungkinkan dipalsukan mengingat mereka pernah bertransaksi di Indonesia sehingga datanya terekam. ( ndr / nvt )

The Six Pillars of the Indonesian Banking Architecture

1. Creation of robust structures for the domestic banking system, capable of meeting the needs of the public and promoting sustainable economic development.
   
2. Creation of an effective system for bank regulation and supervision in line with international standards.
   
3. Creation of a strong, highly competitive banking industry, resilient in the face of risks.
   
4. Building of good corporate governance for internal strengthening of the national banking industry.
   
5. Provision of a complete range of infrastructure to support the creation of a healthy banking industry
   
6. Empowerment and protection for consumers of banking services.