BI Rate Tetap 8%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, 6 Maret 2008, memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada tingkat 8%. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan prospek dan tantangan pencapaian sasaran inflasi tahun 2008 dan 2009 yang ditetapkan oleh Pemerintah serta asesmen mendalam terhadap kondisi makroekonomi Indonesia.

"Secara umum, stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga ditengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif", demikian Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Masih terjaganya fundamental ekonomi dan risiko perekonomian tercermin dari membaiknya pasar keuangan domestik dan peningkatan sovereign rating Indonesia. Hal ini ditandai dengan kenaikan aliran masuk modal asing yang selanjutnya mendukung penguatan nilai tukar rupiah dan menahan peningkatan tekanan inflasi lebih lanjut.

Surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2008 diperkirakan cukup besar, sehingga cadangan devisa Pebruari 2008 mencapai USD 57,1 miliar atau setara 5,2 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah. Kinerja NPI yang solid, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di bulan Februari 2008 yang menguat 2,4% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi rata-rata Rp9.181,00 per USD dengan tingkat volatilitas yang rendah.

"Walaupun dapat diminimalisir, perlambatan perekonomian global disertai peningkatan harga komoditi pangan dan energi serta kenaikan tekanan inflasi dunia diperkirakan akan dapat mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan tekanan inflasi", tambah Burhanuddin. Pertumbuhan ekonomi 2008 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekspor, konsumsi swasta dan investasi swasta dibandingkan proyeksi awal.

Berlanjutnya peningkatan harga komoditas pangan dunia masih memberikan dampak terhadap inflasi Februari 2008, meski lebih rendah dari bulan sebelumnya. Inflasi IHK pada Februari 2008 tercatat 0,65% (mtm) atau secara tahunan mencapai 7,40%. Perkembangan tersebut terutama terjadi pada komponen makanan bergejolak (volatile food) yang mencatat inflasi tertinggi yaitu sebesar 1,63% (mtm) atau 11,66% (yoy) dan diikuti oleh komponen inflasi inti sebesar 0,76% (mtm) atau 7,33% (yoy).

Stabilitas sistem keuangan relatif terjaga ditengah masih bergejolaknya pasar keuangan global dan kenaikan harga bahan pokok. Kinerja perbankan tetap baik meskipun terdapat penurunan kredit dan dana pihak ketiga. Kredit perbankan Januari 2008 turun Rp 14,6 triliun (1,4%) sehingga menjadi Rp 1.031,1 triliun, terutama pada kredit modal kerja dan sektor perdagangan. DPK juga turun 2,6% dari Rp 1.510,7 triliun (Des 2007) menjadi Rp 1.471,2 triliun (Jan 2008). Penurunan DPK yang lebih besar dibandingkan kredit tersebut menyebabkan rasio LDR perbankan naik dari 69,2% (Des 2007) menjadi 70,1% pada Januari 2008. Fenomena penurunan kredit di awal tahun terjadi setiap tahun dan diperkirakan akan meningkat kembali pada bulan Februari. Sejalan peningkatan LDR, rasio NPL perbankan tetap pada level dibawah 5% yaitu 4,82 (gross) dan 2,82% (net).

Ke depan, Bank Indonesia memandang bahwa perekonomian akan menghadapi berbagai faktor risiko dan tantangan yang berat khususnya dalam pencapaian target inflasi. Namun, dengan usaha yang lebih keras ditambah koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia, seperti tercermin pada pemberlakuan kebijakan stabilisasi harga pangan dan stabilisasi nilai tukar, maka tekanan terhadap inflasi akan dapat diminimalkan.

Menyikapi berbagai tantangan dan faktor risiko tersebut, Bank Indonesia juga akan tetap melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati dengan terus mencermati berbagai dinamika perekonomian untuk menjaga stabilitas makroekonomi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga akan terus melanjutkan program konsolidasi untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kompetitif. Disamping itu, upaya meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi dunia usaha secara efektif.

Jakarta, 6 Maret 2008

Direktorat Perencanaan Strategis

dan Hubungan Masyarakat

Bank Indonesia